Jaga Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Sumbawa dan Disdukcapil Investigasi Data via SIAK

SUMBAWA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa mengintensifkan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026. Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi dan investigasi data langsung bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa dengan memvalidasi hasil uji petik Bawaslu pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kamis, (22/10/2026)

Investigasi data tersebut dipimpin oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Sanapiah, didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Arif Rahman.

Dalam kegiatan koordinasi tersebut, Sanapiah menyoroti tiga persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius:

• Pembersihan Data Pemilih Meninggal Dunia: Pembenahan data warga yang telah meninggal dunia sepanjang tahun 2025 hingga 2026 harus diselesaikan hingga ke ranah administrasi kependudukan. Hal ini bertujuan agar nama-nama tersebut tidak kembali tercantum dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada pemilu mendatang.
• Penanganan Pergerakan Pemilih (Migrasi): Tingginya arus pemilih pindah keluar dan pindah datang di Kabupaten Sumbawa berpotensi menimbulkan data ganda atau menyebabkan warga belum terdaftar di alamat baru sementara data di lokasi lama masih tercantum.
• Pendorongan Sinergi Lintas Lembaga: Bawaslu mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa, DPRD, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membangun sinergi bersama Disdukcapil dalam mempercepat penerbitan akta kematian, termasuk mengkaji opsi diskresi yang memiliki dasar hukum kuat jika diperlukan.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa pengawasan PDPB bukan sekadar pencocokan angka dan nama, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga hak konstitusional warga negara. Demokrasi yang berkualitas harus berlandaskan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sejak proses pemutakhiran berlangsung.